Advertisement
 |
| Dok, foto; Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir |
BhirawaNews, GRESIK - Beban utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Gresik pada tahun anggaran 2023 cukup tinggi mencapai ratusan miliar. Meski begitu, kalangan DPRD Gresik berharap THR ASN tetap menjadi prioritas.
Pasalnya, Kondisi keuangan daerah yang belum membaik membuat kalangan DPRD Gresik pesimis soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) 2024.
Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mengatakan menempatkannya sangat pesimis dengan pembayaran THR ASN. Melihat kondisi keuangan saat ini masih belum membaik.
“Persoalan utang 2023 masih belum clear. Makanya kami pesimis THR bisa dibayar tepat waktu,” ujarnya.
Sedangkan, dari informasi yang diterima THR ASN tahun ini dibebankan ke APBD. Tidak lagi dari APBN.
"Kami belum memeriksa lagi aturannya. Tapi kalau benar seperti itu jelas akan sangat membebani APBD," terang Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan memanggil pemerintah terkait masalah ini. Sehingga bisa diperjelas kondisi keuangan daerah.
“Dengan menghitung terlebih dahulu total anggaran yang dibutuhkan. Bagi kami memberikan THR cukup penting dan merupakan instruksi dari pusat,” kata Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan. Menurut dia jika benar nantinya THR dibebankan ke APBD, maka pesimis bisa terbayar. Pasalnya, besaran utang pemerintah pada anggaran tahun 2023 cukup besar.
"Jumlahnya tanggungan sekitar Rp 327 miliar. Rencananya akan diangsur pada trimester pertama sebesar Rp 44 miliar. Sisanya pada APBD-P pertengahan tahun nanti," terang Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan.
Kondisi tersebut tentu cukup dilematis, jika dipaksakan akan berdampak pada keuangan dan program daerah yang tidak stabil.
“Oleh karena itu, kami segera membahasnya bersama pihak terkait. Salah satunya menghitung terlebih dahulu total kebutuhan THR di Kabupaten Gresik,” imbuh Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan. @Red
